Blitar – BRIANTVOICE, Pada hari Jumat, 10 Februari 2026, Rijanto bersama Wakil Bupati Beky Herdihansah resmi menggenapi satu tahun kepemimpinan mereka di Kabupaten Blitar. Setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Februari tahun lalu, keduanya telah memimpin dengan berbagai kebijakan strategis, menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan daerah.
Dalam rangka refleksi tahunan, sebuah Diskusi Publik digelar di Kampung Coklat pada Selasa (17/2/2026), dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM, komunitas media, aktivis antikorupsi, pegiat lingkungan hidup, serta pemerhati kebijakan publik dan pengamat politik. Acara ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.
Ketua Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Pimcab Kabupaten Blitar, Mujianto, menyampaikan bahwa satu tahun pemerintahan Rijanto-Beky harus menjadi momen transisi menuju era pemerintahan yang lebih cakap dalam mengelola perekonomian daerah.
Menghadapi pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Mujianto mengusulkan peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembangunan laboratorium terpadu yang dapat mendukung berbagai sektor, termasuk infrastruktur dan pertanian, sekaligus berfungsi untuk menambah pendapatan daerah.
“Bayangkan saja, dari sektor infrastruktur pengujian beton bisa dilakukan sendiri tanpa harus membawa ke luar daerah. Untuk sektor pertanian dan perkebunan, kami yakin pendapatan daerah akan meningkat jika laboratorium terpadu ini terwujud,” ujar Mujianto.
Selain itu, dukungan dan masukan datang dari Ketua LSM Laskar, Swantantio Hani Irawan (Tiyok), yang mendukung sikap tegas Bupati Rijanto dalam menolak perubahan lembaga pendidikan menjadi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Meskipun mendukung program pemerintah pusat, Tiyok menegaskan pentingnya sektor vital seperti pendidikan dan infrastruktur tidak terganggu oleh kebijakan yang bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi lokal.”Pendidikan adalah sektor yang tak boleh terabaikan. Kami mendukung sikap Bapak Bupati terkait hal ini,” tegas Tiyok.
Perkembangan Infrastruktur Jalan Dapat Apresiasi Masyarakat
Sementara itu, Nurroifah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip Unisba yang turut hadir dalam diskusi, menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan pesat sektor infrastruktur, terutama dalam perbaikan jalan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Rijanto-Beky. Menurutnya, hal ini dapat dilihat langsung dari tanggapan positif masyarakat di media sosial yang menyebutkan adanya perbaikan jalan yang memadai. Namun, ia juga menambahkan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.”Memang sudah banyak yang dibangun, namun perlu pemerataan. Jalan-jalan yang rusak harus segera diperbaiki agar manfaatnya terasa oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat untuk Kabupaten Blitar yang Lebih Baik
Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung pada akhir diskusi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Blitar, bersama Kepala Dinas Kominfotiksan, menyatakan siap menampung seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam diskusi ini.
Aspirasinya akan diteruskan kepada pimpinan daerah untuk ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan kebijakan lebih lanjut.
“Terima kasih kepada penyelenggara atas acara yang sangat baik ini. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lapisan masyarakat, khususnya media, harus terus dijaga untuk mencapai Kabupaten Blitar yang berdaya dan berjaya,” ujar Agung Wicaksono, Kepala Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar, mengakhiri sesi diskusi publik tersebut.
Acara ini menjadi bukti bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat akan terus diupayakan untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang lebih maju dan berdaya saing. (Humas)
Editor: Eko.w
