Trenggalek – BRIANTVOICE, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menegaskan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan harus mampu mewujudkan efisiensi energi dan belanja daerah.
“Kalau tujuannya efisiensi, harus bisa dibuktikan. Kalau tidak ada penghematan, untuk apa WFH,” kata Nur Arifin di Trenggalek, Jawa Timur, Rabu.
Ia menyatakan pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang mulai berlaku 1 April 2026, namun pelaksanaannya harus berdampak nyata terhadap penghematan anggaran.
Menurut dia, penerapan WFH satu hari dalam sepekan setara dengan pengurangan waktu kerja sekitar 20 persen dalam satu bulan.
Karena itu, perangkat daerah harus mampu menekan biaya operasional dengan proporsi yang sama.
Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menghitung potensi efisiensi, mulai dari penggunaan listrik, konsumsi harian, hingga perjalanan dinas.
“Saya minta disimulasikan, apakah biaya operasional bisa turun 20 persen atau tidak. Kalau tidak, berarti kebijakan ini tidak efektif,” ujarnya.
Nur Arifin menambahkan, efisiensi anggaran dari kebijakan WFH harus diikuti dengan penyesuaian struktur APBD, sehingga hasil penghematan dapat dialihkan untuk kebutuhan prioritas.
Ia menyebut alokasi tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, cadangan dana darurat, hingga program subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak kenaikan harga energi.
“Kalau ada penghematan, harus terlihat di struktur APBD dan bisa dialihkan untuk kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia juga menegaskan penerapan WFH tidak berlaku untuk sektor pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan yang tetap harus memberikan layanan optimal kepada masyarakat. (Red/BV)
