Tulungagung – BRIANTVOICE, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Sukowinarno di Tulungagung, Sabtu, mengatakan proses pengisian jabatan kepala sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025.
“Saat ini kami sedang melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, karena proses pengisian jabatan kepala sekolah melibatkan Kemendikdasmen dan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujarnya.
Ia menjelaskan sejumlah persyaratan harus dipenuhi calon kepala sekolah, antara lain berpendidikan minimal S1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik, berpengalaman manajerial minimal dua tahun, berpangkat minimal Penata III/c bagi PNS atau guru ahli pertama untuk PPPK, serta memiliki penilaian kinerja minimal baik selama dua tahun terakhir.
Selain itu, calon juga harus memenuhi ketentuan batas usia sesuai regulasi.
Syarat lainnya adalah telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepala sekolah.
Namun, dari kebutuhan 139 kepala sekolah definitif, saat ini baru ada 17 guru di Tulungagung yang lulus Diklat kepala sekolah.
Menurut Sukowinarno, selama ini banyak jabatan kepala sekolah diisi oleh pelaksana tugas (Plt), yang dinilai kurang optimal dalam pengambilan kebijakan strategis di sekolah, karena tidak berstatus definitif.
Ia menegaskan mekanisme pengisian tidak melalui lelang jabatan, melainkan melalui sistem usulan.
Nama-nama calon yang memenuhi syarat akan diusulkan oleh Bupati Tulungagung kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendapatkan persetujuan.
“Bupati dapat mengusulkan calon kepala sekolah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Target kami Maret 2026, sudah terisi semua agar penyelenggaraan pendidikan berjalan lebih optimal,” pungkasnya. (Yul/BV)
Editor: Eko.w
